PNS dan PPPK di Nias Barat Terancam Tidak Terima Gaji dan Tunjangan Gara-Gara Ini

Lalu pemotongan anggaran sebesar Rp 600 juta tersebut merupakan pembiayaan terhadap kegiatan yang telah (wajib) dilaksanakan sebelumnya.

Di antaranya kegiatan yaitu Festival Pesona Aekhula (Pengumuman FPA masuk dalam Karisma Event Nusantara/KEN pada Februari 2024) dan HUT Ke-79 KEMRI (Pengumuman Keikutsertaan Sanggar Aekhula pada HUT ke 79 KEMRI di Istana Jakarta pada Maret 2024), yang mana kebutuhan anggaran kegiatan belum tersedia pada DPA induk atau APBD Tahun 2024 sehingga dibutuhkan penambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024.

"Berdasarkan 2 poin tersebut saya menyampaikan apabila di kemudian hari terdapat permasalahan kepada pihak ketiga atau penyedia barang/jasa bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Maka sampai skrg surat kami tersebut belum ada petunjuk atau disposisi dari Plt. Bupati. Karena dalam situasi seperti ini tentunya kami sangat membutuhkan petunjuk agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," papar Imelda Hia.

Sementara itu lewat status di akun Plt Bupati Era Era di Facebook menyampaikan sudah membebas tugaskan Imelda Hia dan menunjuk Plh.

"Sampai saat ini saya belum menerima pembebasan tugas saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Nias Barat, karena pengangkatan saya dalam jabatan melalui Keputusan Bupati dan tentu seharusnya beliau membebaskan tugaskan saya dengan mengeluarkan Keputusan Bupati (tertulis) juga tapi hal ini tentunya harus sesuai prosedur, bukan menyampaikan narasi saja di Facebook," tegas  Imelda Hia menyayangkan sikap sang Plt Bupati.

Saat dikomfirmasi terkait hal tersebut, Plt Bupati Era Era hanya menjawab, "Dimuat saja," singkatnya. (flo/jpnn)