PNS Fungsional Kemnaker Siap Menghadapi Revolusi Industri

jpnn.com, BALI - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hery Sudarmanto meminta pengelola jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan agar beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Saat ini di Kementerian Ketenagakerjaan terdapat 4.906 pegawai fungsional bidang ketenagakerjaan terdiri dari 2.535 orang instruktur pelatihan kerja, 126 penguji keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 354 pengantar kerja, 1.579 pengawas ketenagakerjaan, dan 312 mediator hubungan industrial.

“Semua pengelola jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan harus menyusun kurikulum dan modul khusus yang mengacu pada kebutuhan industri di era revolusi industri 4.0 dengan berbasis digitalisasi dan otomatisasi,” kata Sekjen Hery saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan di Nusa Dua, Bali, Rabu (25/4/2018).

Hery menjelaskan revolusi industri 4.0 mengubah tatanan kehidupan di segala aspek. Menghilangkan beberapa pekerjaan lama dan menciptakan beberapa pekerjaan baru dengan sentuhan teknologi canggih.

“Para pegawai yang bertugas pada jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan harus memiliki karakter, kompetensi, kolaborasi, kontribusi, dan kreativitas agar tidak ketinggalan menghadapi perubahan di era revolusi industri 4.0,” kata Sekjen Hery.

Sebagai contoh lainnya, kata Hery, sekarang orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi lowongan kerja melalui internet. Oleh karena itu, peranan jabatan fungsional pengantar kerja harus diperkuat dengan inovasi dan kreativitas saat menjalankan tugas dan fungsinya.

"Sekarang kita tidak bisa lagi bekerja secara normatif. Kita harus bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus bisa membuat sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi," ungkap Sekjen Hery.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Organisasi dan Kepegawaian (Oke) Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih, mengatakan tujuan pelaksanaan Rakornis adalah untuk menyamakan persepsi dengan pemangku kepentingan di daerah mengenai pentingnya keberadaan pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan.