Politikus PKS Ini Pesimis Jokowi Bisa Penuhi Janji Menstabilkan Harga Minyak Goreng

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku pesimis Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memenuhi janji untuk menstabilkan minyak goreng paling lama dua pekan sejak Sabtu (21/5).

Sebab, Mulyanto merasa pemerintah tidak membuat kebijakan yang jelas dalam menstabilkan harga minyak goreng setelah Jokowi mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya.

"Dapat dikatakan sulit terwujud (janji Jokowi, red, karena tidak jelas intervensi kebijakan yang dilakukan setelah pencabutan larangan ekspor CPO tersebut," kata legislator Fraksi PKS itu melalui keterangan persnya, Senin (23/5).

Toh, kata Mulyanto, publik sudah paham bahwa pemerintah era Jokowi tidak berdaya berhadapan dengan mafia minyak goreng.

"Terlebih, terindikasi mereka yang disangkakan turut menyimpangkan kebijakan minyak, seperti Lin Che Wei adalah oknum swasta yang terkait dengan lingkar dalam kekuasaan. Tidak mungkinlah jeruk makan jeruk," ungkap legislator Daerah Pemilihan III Banten itu.

Menurut Mulyanto, pemerintah era Jokowi hanya sekadar mengimbau para produsen untuk memproduksi minyak goreng sesuai komitmen tanpa kebijakan tegas.

"Tidak nampak tindakan tegas yang berarti," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan sudah menemukan kunci agar harga minyak goreng stabil. Dia meyakini dalam satu hingga dua pekan ke depan harga komoditas itu Rp 14 ribu per liter.