Politikus PKS: Pidato Presiden Jokowi Terdengar Bagus, tetapi…

jpnn.com, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 telah dilantik. Sejumlah pihak menaruh harapan kepada pemerintahan Jokowi Jilid II.

Anggota DPR RI Sukamta mengucapkan selamat kepada Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.

“Semoga amanah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ini amanah yang berat,” kata Sukamta di Jakarta, Senin (21/10).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menjelaskan isi pidato Presiden Jokowi terdengar bagus. Tetapi jangan sampai pidato Presiden Jokowi seperti yang sebelumnya, yaitu ada ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan.

Contoh saja soal kedaulatan data (data sovereignty) yang sempat digaungkan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, yang ternyata bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan bahwa pemerintah bersemangat merevisi Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang isinya justeru sangat berpotensi mengancam kedaulatan data itu sendiri.

Salah satunya terkait dihapuskannya kewajiban penyedia jasa elektronik untuk menempatkan data center di dalam negeri, sehingga pusat data dan pemulihan data privat bisa ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri.

Doktor lulusan Manchester ini juga menyoroti hal lain pada periode 2014-2019, yaitu persoalan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Sementara pembangunan manusia, meskipun sudah dibuat kementerian khusus pembangunan manusia sejak awal periode 2014, roadmap pembangunan manusianya baru disusun pada tahun ke-4 pemerintahan yaitu tahun 2018, menjelang akhir periode.

Program pembangunan manusia sudah ada sebelumnya dan tersebar ke dalam berbagai sektor, namun hingga saat itu belum ada roadmap yang menaungi semua program tadi. Ini indikasi seolah pemerintah lebih mementingkan aspek manusia daripada infrastruktur. Logika berpikir seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah pelik yang sistematis, khususnya soal pendanaan.