Politisasi Birokrasi Jadi Akar Korupsi
Rabu, 19 Januari 2011 – 07:24 WIB
Di tempat yang sama, Ketua Tim Peneliti Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Dwi Windyastuti Budi Hendrarti menjelaskan sejumlah kemungkinan pemicu maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah. Salah satunya, banyak kepala daerah yang tergolong "politisi pendatang" yang tidak paham teknis birokrasi. "Padahal, tertib anggaran itu sangat ketat. Mereka tidak menyadari itu sehingga tersandung," ungkapnya.
Aspek lain yang patut dicatat, terang dia, adalah tingginya biaya politik dalam pilkada. "Setelah terpilih, mau tidak mau kepala daerah berusaha mencari uang kembalian," ujarnya.
Dia menyatakan, terkadang inisiatif untuk berkorupsi itu tidak datang dari pribadi kepala daerah. Tetapi, hal tersebut sering didorong mantan anggota tim sukses kepala daerah saat pilkada. "(Hal itu) sebagai balas budi kepada partai pengusung atau tim sukses yang meminta proyek-proyek dari pemda," ujarnya.