Politisi Demokrat Sesalkan Anggaran TVRI Dibintangi

jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Max Sopacua menyesalkan putusan Komisi I DPR membintangi anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI untuk tahun 2014. Dengan putusan tersebut, menurut Max, terhitung 1 Januari 2014, TVRI terancam tidak tayang lagi.

“Sayangnya saya tidak hadir dalam rapat terakhir memutus anggaran TVRI. Tapi saya menyesalkan DPR membintangi anggaran TVRI karena bisa berakibat tidak on air-nya TVRI di seluruh Indonesia,” ujar Max ketika dihubungi wartawan, Jumat (27/12).

Menurut Anggota Komisi I DPR itu, tindak lanjut dari keputusan tersebut, pimpinan Komisi I telah menyampaikan ke Pimpinan DPR yakni Priyo Budi Santoso dan DPR juga sudah menyurati Menteri Keuangan (Menkeu).

"Substansi surat, semua anggaran untuk TVRI yang sudah disetujui dalam APBN sebesar Rp1,3 triliun dibintangi kecuali anggaran untuk belanja atau gaji pegawai saja. Ini artinya, tidak ada biaya operasional bagi seluruh stasiun TVRI yang berjumlah 28 unit dan 300 pemancar. Kalau begini TVRI bisa kolaps,” ujarnya.

Max mengakui ada masalah yang hingga kini tidak bisa diselesaikan antara Dewan Pengawas dan jajaran direksi TVRI. Tapi hal tersebut mestinya tidak sampai kepada tindakan membintangi anggaran TVRI.

"Ini tindakan menghancurkan TVRI. Masalah dewan pengawas dan direksi mestinya diselesaikan tanpa harus membintangi anggaran. Ini jelas melanggar hak publik. Mereka terkesan tidak merasa memiliki TVRI, ini aneh,” imbuhnya.

Lebih lanjut Max berharap semua pihak menyikapinya secara serius. Membintangi anggaran TVRI adalah langkah keliru. Langkah ini justru kental nuansa politisnya dan semua pihak yang terlibat hendaknya mengedepankan kepentingan negara diatas kepentingan apapun.

”Kalau sempat TVRI tidak siaran maka ini pertama kalinya dalam sejarah TVRI berdiri. Apalagi saat ini sudah menjelang Pemilu, sangat berbahaya. TVRI sesuai motonya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya. (fas/jpnn)