Potensi Konflik Pilkada Sudah Dipetakan

Selasa, 08 Desember 2009 – 19:14 WIB

JAKARTA -- Pemerintah sangat berharap semua pihak terkait sejak sekarang mengawasi proses pendataan pemilih untuk pilkada tahun depan. Para kandidat yang akan ikut maju pilkada sebaiknya juga mulai ikut mengawasi proses validasi data pemilih yang dilakukan oleh KPUD. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Depdagri Sodjuangon Situmorang mengatakan, pengawasan data pemilih pilkada sejak sekarang penting sekali, agar tidak ada persoalan pendataan pemilih seperti pada pemilu 2009 silam.

Sodjuangon juga berharap agar para pengurus partai yang akan mengusung pasangan calon dalam pilkada 2010, juga ikut terlibat aktif melakukan pengawasan pendataan pemilih. "Partai juga harus ikut pro aktif. Bila menemukan data DPS dan DPT yang dianggap tidak benar, harus cepat-cepat memberitahukan ke KPUD. Jangan setelah kalah baru protes, nasi sudah menjadi bubur," ujar Sodjuangon Situmorang dalam rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12).

Berkali-kali dia mengingatkan bahwa masalah pendataan pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab KPUD, namun juga partai politik dan para kandidat. Dalam kesempatan tersebut Sodjuangon optimis, pelaksaan pilkada di 244 daerah tahun depan akan berlangsung dengan tertib.

Optimisme ini berdasarkan pengalaman pelaksaan pilkada langsung yang sudah digelar sejak 2005, yang hingga kini sudah berlangsung di 486 daerah. "Dari 486 pilkada itu, hanya enam saja yang rusuh. Jadi, lancar Pak," ujar Sodjuangon.