PP Nomor 28/2022 Bentuk Keberpihakan pada Kapitalistik?

Dia lantas mencontohkan beberapa pasal yang ada di PP Nomor 28 Tahun 2022 dengan undang-undang.

Antara lain pasal 1 tentang pihak yang memperoleh hak dan kualifikasi penanggung utang, dinilai bertentangan dengan UU Nomor 49 Prp 1960 tentang PUPN, KUH Perdata dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, Pasal 38 Ayat (1) yang mengatur pengalihan hak secara paksa, dinilai bertentangan dengan UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan UU Nomor 39/1999 tentang HAM serta UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
 
Pasal 77 yang mengatur upaya hukum, dinilai sangat kontra dengan  UU Nomor 39/1999 tentang HAM yakni yang mengajukan proses hukum dan peradilan merupakan hak setiap individu dalam rangka menjamin dan mempertahankan hak-hak konstitusional. (gir/jpnn)