PPPK 2024: Maaf, Honorer Non-Database BKN Harus Siap Perpisahan

Tantri menyebutkan jumlah total pegawai non-ASN atau honorer di lingkup Pemprov Kalsel yang masuk database BKN pada 2022, ada sekitar 10.000 pegawai.

“Terkait peluang non-ASN diangkat menjadi ASN, saya kira ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi, hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah, bahwa Pemprov Kalsel tidak akan memberhentikan tenaga non-ASN yang sudah bekerja lama dan terdata meskipun ada regulasi menghapus status pegawai non ASN,” tutur Tantri.

Dia menekankan bahwa dari 10.000 honorer di lingkup Pemprov Kalsel ini memiliki peluang yang sama untuk diangkat menjadi ASN pada formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, lanjutnya, untuk memastikan 10.000 non ASN ini diangkat menjadi ASN bukanlah kewenangan pemerintah daerah.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Anas telah memberikan angin segar bahwa seluruh honorer yang masuk database BKN memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi ASN secara bertahap.

“Yang bisa kami pastikan adalah tidak akan memberhentikan 10.000 tenaga non- ASN ini. Secara peluang untuk diangkat menjadi ASN, itu keputusan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Dinansyah menganjurkan para honorer yang masuk database BKN agar mengikuti setiap pendaftaran dan seleksi CASN yang dibuka oleh pemerintah.

Menurut dia, peluang menjadi CASN formasi PPPK di Kalsel terbuka lebar karena pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada formasi guru dan tenaga kesehatan.