Presiden Jokowi Harus Prioritaskan Calon Menteri Berkualitas dari Papua

jpnn.com, JAKARTA - Dinamika politik di Papua begitu kencang serta konflik di Papua berdarah-darah sehingga dapat mengakibatkan semangat disintegrasi bangsa yang tinggi dan eksistensi semangat keutuhan NKRI di Papua dipertaruhkan. Untuk itu kita perlu tegaskan bahwa Papua sudah final dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Namun yang belum selesai sampai hari ini adalah bagaimana menyejahterakan orang asli Papua di atas tanahnya yang penuh susu dan madu kekayaan yang begitu melimpah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, Hendrik Yance Udam dalam keterangan persnya, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Yance meminta Presiden terpilih Periode 2019 - 2024 yaitu Joko Widodo untuk menempatkan putra asli Papua yang hitam kulitnya keriting rambutnya sebagai menteri mewakili rakyat Papua. Orang Asli Papua diharapkan membantu Presiden dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa terlebih khusus persoalan Papua, konflik idieologi yang berkepanjangan.

“Kami berharap yang wakili Papua adalah orang asli Papua, bukan yang lahir besar di Papua,” kata Yance.

Menurutnya, kehadiran menteri yang berasal dari Papua dapat menjaga eksistensi NKRI dan menyuburkan semangat kebangsaan di Tanah Papua. Dia juga berharap Presiden tidak salah memilih calon menteri dari Papua karena akan berdampak positif dan negatif bagi pembangunan di Papua.

Untuk diketahui, Papua terdiri dari dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Belum lama ini telah terjadi konflik rasialisme yang akut dan terorganisasi di Papua sehingga mengakibatkan pelayanan pemerintah kedua provinsi terganggu.

Dia mengusulkan orang asli Papua yang dipilih sesuai usulan dari bawah. Adapun tokoh Papua Barat adalah Mervin Komber. Putra adat Papua Barat, tokoh muda cerdas dan memiliki komitmen yang sangat kuat terhadapat keutuhan NKRI dari Papua barat sangat layak didorong untuk menjadi mentri dalam rangka membantu Presiden.

Mervin Komber, putra adat Bombaray, lahir di Fak-fak Papua Barat pada 20 Juni 1980, tetapi telah dua periode menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat yakni 2009-2014 dan 2014-2019. Bahkan memimpin Badan Kehormatan DPD RI sekaligus mencatatkan sejarah sebagai orang asli Papua pertama yang menjadi ketua alat kelengkapan dewan di Senayan.