Presiden Merasa Diomeli Masyarakat karena 10 Hal Ini

jpnn.com - JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan masalah hukum dan ketidakadilan masih disoroti masyarakat selama ini. Oleh karena itu, ia bersyukur dengan adanya Badan Hukum bantuan dari pemerintah untuk masyarakat tidak mampu dan tidak memahami prosedur hukum.

Menurut Presiden, akibat masalah ketidakadilan dan hukum yang timpang, ia banyak mendengar keluhan hingga omelan dari masyarakat. Protes masyarakat itu ia terima melalui SMS, hingga akun Twitter dan Facebooknya.

"Banyak di antaranya soal keadilan. Di antaranya tidak sedikit yang marah-marah kepada saya. Mestinya kepada orang lain, tapi kepada saya. Ada yang merasa kok begini, begini. Jangan pedulikan bahasanya. Bahasanya ada yang kasar, ada yang tidak. Tapi yang penting tangkap esensinya yang disampaikan pada saya. Kita harus mengetahui dan menyalurkan aduan ini," tutur Presiden dalam sambutannya saat membuka Rakernas Badan Hukum se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat, (26/7).

Presiden mencatat 10 hal yang ia terima dari aduan masyarakat selama ini. Hal pertama, kata dia, mengenai kebiasaan trial by the press yang terjadi di tengah publik. Pengadilan sesungguhnya belum memutuskan, tetapi seorang yang baru ditetapkan menjadi tersangka sudah merasa diadili oleh media massa dan publik. Presiden tidak menyebut siapa saja yang mengeluhkan soal itu. Namun, kata dia, itu perlu menjadi perhatian bersama ke depan.

"Yang kedua, mudah-mudahan tidak benar, tapi masuk kepada saya semua laporannya bahwa penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, KPK, mengapa isi berita acara pemeriksaan diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Mestinya itu dokumen rahasia, akan dibawa ke pengadilan, kok sudah ada di pihak-pihak tertentu. Di sini keadilan juga terganggu. Kita harus introspeksi," papar Presiden.

Hal ketiga yang juga disoroti masyarakat adalah soal putusan hakim yang dianggap tidak tepat dan tidak adil. Ia menyatakan masyarakat maupun penegak hukum perlu juga introspeksi diri bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Hukum, kata dia, harus adil dan berpihak pada salah satu pihak.

Keluhan lain yang diperoleh Presiden adalah ketika ia melakukan kunjungan ke daerah. Presiden mengaku ia sering mendengar keluhan kepala daerah bahwa setiap yang dikerjakan Pemda selalu disalahkan maupun dicari-cari kesalahannya terutama oleh penegak hukum.

"Mereka bilang, kami ini dicari-cari kesalahannya. setelah dicari-cari kesalahannya, katanya "bisa diatur". Ini suara mereka. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada semua jajaran Kejaksaan Agung, jajaran Kepolisian, siapapun. jangan sampai ada oknum atau kasus seperti itu. Jelas itu bukan policy, jelas itu bukan harapan dari kita semua," tegas Presiden.