PRIHATIN: Presiden Diminta Turun Tangan Selesaikan Perseteruan Ahok-BPK

jpnn.com - JAKARTA - Keprihatinan diungkapkan sejumlah pihak, terkait konflik berkepanjangan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Perseteruan dua belah pihak yang sama-sama lembaga negara ini, menimbulkan kegaduhan politik yang semakin membingungkan masyarakat. 

Bahkan, dikhawatirkan lambat laun persoalan ini dapat menggerus kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, karena dinilai tidak mampu mengkoordinir para bawahannya.

”Seharusnya kedua belah pihak bisa saling menahan diri, terutama Ahok yang selama ini memang dikenal kerap mengedepankan emosi daripada berpikir jernih dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Muhlis Ali, tokoh pemuda Jawa Timur se-Jakarta seperti dikutip dari Indopos (JPNN Group), Senin (2/11). 

Muhlis yang juga menjabat Direktur Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) ini, mengatakan di tengah situasi ekonomi yang serba sulit seperti ini, rakyat disuguhi atraksi gontok-gontokan antara dua lembaga negara. Seharusnya, dua instansi tersebut terus bekerja demi kesejahteraan masyarakat.

Semisal, gubernur harusnya fokus menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas, pengangguran, upah murah, banjir, dan sederet persoalan lain di Ibu Kota. Kemudian, BPK DKI fokus menelusuri penggunaan keuangan oleh kepala daerah yang menyimpang di berbagai wilayah. ”Jangan malah saling serang seperti yang terjadi sekarang ini,” katanya.

Lebih jauh, Muhlis berharap Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dapat menengahi kegaduhan politik antara gubernur dan BPK DKI. ”Sebab kalau terus didiamkan tentu membuat rakyat akan semakin kebingungan,” terangnya.

Seperti diketahui, Gubernur Ahok masih tidak terima dengan hasil audit BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) senilai Rp 755 miliar yang diduga kemahalan. 

Dalam pengadaan lahan seluas 3,5 hektare yang menggunakan anggaran APBD Perubahan 2014 itu, BPK DKI menilai ada potensi kerugian negara Rp 191 miliar. Tapi Ahok bersikukuh kalau pembelian lahan yang diperuntukkan untuk lokasi RSUD khusus jantung itu sudah sesuai aturan.