ProDem: Rezim Korporasi Pangan Bikin Petani Kecil Terpinggirkan

jpnn.com - JAKARTA – Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) Satyo Purwanto mengatakan kedaulatan pangan merupakan hak asasi. Pangan juga menjadi pertahanan terakhir kedaulatan nasional dan negara. Namun, hingga saat ini kebijakan kedaulatan pangan yang dikeluarkan pemerintah hanya sebatas nilai ekonomi saja.

“Dengan mengatasnamakan efisiensi dan produktivitas justeru berkembang rezim korporasi pangan, yang mana dominasi produksi, distribusi dan perdagangan pangan, sedangkan para petani kecil terpinggirkan,” ujar Satyo Purwanto dalam diskusi bertema “Kedaulatan Pangan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia” di Jakarta Pusat, Senin (28/12).

Menurut Satyo, perlu membuat konsepsi dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan sesuai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedaulatan pangan, kata dia, tidak hanya sebatas produksi dan konsumsi, tetapi ada aspek ekonomi mikro dan makro, sosial, budaya, politik dan pertahanan nasional.

“Pemerintah harus mulai berpikir untuk melakukan terobosan, bagaimana agar petani kecil naik kelas, dan harus diingat juga jangan ada lagi pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi industri dan pusat perbelanjaan,” katanya.

Direktur Perum Bulog, Wahyu mengatakan saat ini Indonesia masih jauh dari cita-cita sebagai negara yang berdaulat dalam bidang pangan.

Menurut Wahyu, saat ini masyarakat Indonesia selalu disesatkan dengan istilah kedaulatan pangan yang berarti tidak impor. Padahal bebas dari impor hanya salah satu dari aspek kedaulatan pangan.

“Kedaulatan pangan itu bagaimana pemerintah, negara, dan rakyat bisa mengatur pola konsumsi, distribusi dan produksinya. Itu yang harus diluruskan,” ujarnya.(fri/jpnn)