Produk Bermelamin Segera Dimusnahkan
Lebaran, BPOM Ingatkan Makanan KedaluwarsaMinggu, 28 September 2008 – 08:32 WIB
Di sisi lain pemerintah tidak pernah memberikan edukasi kepada konsumen. ”Informasi produk yang seharusnya menjadi hak konsumen tidak dikelola dengan baik oleh negara, bahkan cenderung diabaikan,” imbuhnya.
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengemukakan, yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana melindungi masyarakat, tidak lantas saling melempar tanggung jawab.
”Dalam berbagai kasus sering yang tampak adalah saling lempar. Padahal, ini tanggung jawab pemerintah secara utuh,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti lemahnya posisi hukum yang dimiliki BPOM dalam masalah pengawasan dan penindakan. ”Ini karena BPOM kurang kuat. Seperti sekarang ini, ketika BPOM melakukan operasi, lebih banyak orang melihat wibawa polisi dibanding BPOM,” kata politikus PDIP tersebut.
Kewenangan BPOM memang terbatas. Meski mengetahui ada barang yang tidak benar, BPOM tidak bisa menangkap dan memberi sanksi karena tidak punya payung hukum. ”Bila BPOM mempunyai payung hukum, akan lebih banyak yang bisa dilakukan,” ujarnya. (iw/nw)