Program Bantuan Ternak Diduga Disunat

jpnn.com - PONOROGO - Program bantuan ternak senilai ratusan juta rupiah yang dikelola Dinas Pertanian Ponorogo disoal. Sebab, jumlah pemberian sapi dan kambing secara cuma-cuma yang dibiayai dana hibah APBD 2012 itu diduga disunat. ''Berdasar hasil investigasi, kami menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan,'' ungkap Evi Dwitasari, sekretaris Fraksi PDIP DPRD Ponorogo, Minggu (11/8).

Dia pun mengungkapkan, nilai bantuan ternak sapi sebesar Rp 100 juta kepada Gapoktan Margo Utomo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko, ternyata menyusut. ''Sesuai dengan pagu anggaran, ada 114 sapi ternak yang disalurkan. Setiap ekor senilai Rp 7 juta. Tetapi, sapi yang dibagikan itu masih sangat muda. Harga pasaran sapi tersebut tidak lebih dari Rp 5 juta,'' paparnya.

Menurut dia, gabungan kelompok tani (gapoktan) yang memelihara belasan sapi itu dirugikan. Sebab, sapi bantuan yang seharusnya siap hamil ternyata hanya anakan.

Evi menduga bahwa terjadi pengurangan anggaran untuk belanja sapi. Praktik serupa terjadi pada bantuan ternak kambing betina senilai Rp 182 juta dan kambing betina PE sebesar Rp 100 juta. ''Program bantuan kambing yang dibagikan kepada beberapa kelompok masyarakat ini sesuai dengan pagu, yakni seharga Rp 1,25 juta perekor. Tetapi, kambing yang disalurkan masih anakan dan belum siap kawin seharga sekitar Rp 750 ribu,'' ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, sejumlah gapoktan yang seharusnya menerima tiga belas ekor kambing ternyata hanya mendapat tujuh ekor. ''Setelah Lebaran, kami akan mendata dugaan penyimpangan tersebut,'' tuturnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian Ponorogo Harmanto membantah soal adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan ternak itu. Dia mengklaim bahwa penyaluran ternak tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan.

Dia menjelaskan, fisik ternak dan anggaran itu bersifat relatif karena harga pasar tidak stabil. Dia juga membantah bahwa pengurangan jumlah ternak kambing diserahkan kepada gapoktan. ''Tidak mungkin bila jumlah ternak dikurangi. Gapoktan tidak akan mau menandatangani berita acara penyerahan kalau tidak sesuai dengan fakta,'' tegasnya.

Bahkan, Harmanto berani mengadu data dan melakukan kroscek bersama di lapangan bila validitas volume bantuan kambing itu diragukan. (dhy/hw/jpnn/c18/dwi)