Program Lurah Menikah Dikawal Camat

“Pertama ini tidak objektif. Kedua seharusnya sebelum dilaksanakan pelantikan, semestinya ada verifikasi dari wali kota terhadap berkas-berkas para calon lurah itu, layaknya uji kelayakan dan kepatutan. Kalau seperti ini, lebih baik lurah-lurah yang masih lajang itu tidak usah dilantik,” tegas pengamat politik asal Universitas Medan Area (UMA) Dadang Darmawan, seperti dilansir Sumut Pos (Grup JPNN).

Keputusan Rahudman tersebut juga dianggap tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin yang baik. “Pemimpin harus mempelajari dulu secara cermat. Oke lah anjuran untuk menikah itu bagus, tapi waktu tiga bulan yang diberikan, itu yang tidak tepat. Yang namanya pernikahan itu bukan kawin-kawinan. Yang namanya mencari jodoh atau menikah itu, tidak ada waktu pembatasnya,” tandasnya.

Dadang tidak menampik keberadaan istri bisa membantu lurah menjalankan tugas. Misalnya menjadi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan. “Tapi itu tidak serta merta menjadi mutlak,” tukasnya.