Promotor Musik Minta Jokowi Pertimbangkan Pajak Tontonan

jpnn.com, JAKARTA - Promotor musik asal Yogyakarta Anas Syahrul Alimi meminta Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dan dukungan demi terwujudnya perubahan peraturan daerah (perda) terkait pajak tontonan.

Saat ini pajak tontonan dinilai masih sangat besar. Menurut Anas, dukungan dari Jokowi diperlukan karena perda itu dianggap tidak mendukung semangat Nawacita yang ingin menumbuhkan industri kreatif di daerah.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon memberikan perhatiannya juga agar perda pajak tontonan atau proporasi di setiap daerah yang berbeda-beda itu supaya bisa direvisi," kata Anas, Jumat (22/6).

Anas menyampaikan permintaan ini menyusul diturunkannya tarif PPh final bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari satu menjadi 0,5 persen.

Melalui akun resmi di Facebook yang dirilis Jumat, Jokowi mengatakan penurunan tarif pajak itu diharapkan bisa mengembangkan usaha para pelaku UMKM serta dapat mendorong tumbuhnya investasi di daerah.

Menurut Anas, kebijakan serupa harusnya diberlakukan juga pada pungutan pajak tontonan di daerah.

CEO Rajawali Indonesia Communication itu menambahkan, saat ini besaran pajak tontonan di beberapa daerah masih ada yang mencapai 35 persen.

Padahal, dengan semakin maraknya kegiatan konser di daerah, hal ini bisa memberikan efek positif buat pertumbuhan ekonomi sekaligus mempromosikan potensi di daerah.