Proses Seleksi Hakim Tipikor Dianggap sebagai Biang

Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi. “Menurut saya pengadilan tipikor di daerah tidak perlu dibubarkan. Kalau ada kasus-kasus korupsi di daerah yang dibebaskan, jangan pengadilan atau lembaganya dibubarkan. Akan tetapi, aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim yang menangani perkara korupsi tersebut perlu dievaluasi dan diawasi,” kata Didi, Rabu (9/11) di Jakarta.

Selain itu, menurut Didi, pimpinan lembaga penegak hukum juga perlu menyeleksi dan mengawasi jaksa dan hakim yang menangani perkara korupsi. “Lembaga pengawasan eksternal seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial juga perlu mengawasi,” katanya.

Didi juga menyampaikan bahwa wilayah Indonesia yang luas membuat pengadilan tipikor di daerah diperlukan. “Jadi semuanya nanti tergantung evaluasi. Paling tidak, pengadilan tipikor ada di daerah kota besar seperti Jakarta, Medan dan lain sebagainya,” kata Didi.