Proyek Tol Terhambat Pembebasan Lahan, Pengamat: Negara tak Boleh Kalah

“Tidak ada alasan pemilik lahan untuk tidak menerima, kecuali kalau belum jelas dana ganti ruginya mana. Terutama zaman sekarang ini tidak ada istilah ganti rugi, adanya pemerintah malah ganti untung. Pemilik lahan diuntungkan dengan adanya appraisal,” katanya.

Slamet menjelaskan, bagaimana pun masyarakat akan untung karena perhitungan ganti rugi jauh lebih besar dengan sistem appraisal dibandingkan nilai jual objek pajak (NJOP).

Sehingga, seharusnya ada kesadaran pemilik lahan untuk sepakat dalam harga ganti rugi. Mengingat proyek tol ini bermanfaat untuk masyarakat umum.

“Tidak menutup kemungkinan, pemilik lahan nantinya ikut menggunakan tol. Belum lagi kalau masih ada tanah sisa, mereka akan lebih untung. Bukan hanya karena ada akses baru, ekonomi bisa tumbuh dan otomatis nilai jual lahan terus meningkat. Jadi tidak ada alasan menolak karena mereka banyak mendapatkan manfaat,” jelasnya.

Slamet menyebutkan, hanya saja terkadang muncul oknum yang ingin memanfaatkan situasi aji mumpung. Kemudian ikut menyoal permasalahan ganti rugi.

Sehingga, dia berharap pemilik lahan dapat berpikir jernih untuk turut mendukung proses pembangunan tol.

“Seharusnya pemilik lahan jangan menyulitkan, namanya hidup bermasyarakat. Semua ‘kan awalnya tanah negara, harusnya pemilik lahan membantu saat negara membutuhkan,” bebernya.

Selain itu, ucap dia, peran penegak hukum untuk mengawal proses pembebasan lahan juga dibutuhkan. Agar masalah lahan dapat rampung secepatnya. Sebab tol Balikpapan – Samarinda masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).