PSBB Transisi, Anies Wajibkan Perkantoran Mendata Pengunjung dan Karyawan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan perkantoran beroperasi kembali pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dua pekan ke depan.

Adapun untuk perkantoran di 11 sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Kesebelas sektor itu, yakni kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.

Sementara, perkantoran di luar 11 sektor tersebut hanya boleh beroperasi dengan 50 persen kapasitas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seluruh perkantoran di Jakarta wajib membuat sistem pendataan pengunjung dan karyawan di perusahaan.

"Kebijakan baru yang diterapkan dalam PSBB Masa Transisi saat ini adalah pendataan pengunjung dan karyawan dalam sektor yang dibuka, dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah," kata Anies dalam keterangannys, Minggu (11/10).

"Untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus positif. Adapun informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan NIK," lanjut Anies.

Mantan Mendikbud itu juga mengimbau agat seluruh perkantoran dapat tetap menjalan protokol kesehatan Covid-19.