PSK Dari Luar Bogor Harus Diusir

BOGOR - Masih maraknya praktik prostitusi dan hiburan malam selama dua pekan Ramadan, membuat miris anggota DPRD Kota Bogor. Mereka mendesak agar pemkot melakukan operasi yustisi kependudukan.

   

Anggota Komisi D Kota Bogor Sumiyati menyayangkan sikap pemkot yang enggan memikirkan masalah prostitusi selama bulan puasa. Tak hanya itu, masih mengambangnya persoalan tempat hiburan malam (THM) juga menjadi bidikan khusus. “Harus ada operasi yustisi. Kalau memang PSK tersebut bukan penduduk Bogor, kenapa tidak kita pulangkan,” kritiknya.

Politisi Hanura ini mengatakan, ada dua dinas yang sebenarnya mendapatkan plotting anggaran penertiban penyakit masyarakat (pekat), yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Namun, kata dia, realisasi anggaran tersebut belum terlihat optimal.

“Masalah prostitusi sebenarnya kompleks. Perlu ada tindakan yang berkesinambungan. Jangan separatis atau terkesan anget-anget tai ayam,” kritiknya.