PT PII Jamin Enam Proyek Infrastruktur Prioritas Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kontrak sejumlah proyek strategis yang jadi prioritas nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/6). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, pihak perusahaan pengembang dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Salah satu proyek yang ditandatangani kontraknya adalah PLTU Batang dengan nilai investasi sekitar USD 4 miliar (Rp 52 triliun). Proyek ini mendapatkan kucuran dana dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC)dan beberapa sindikasi perbankan komersial internasional.

Presiden Joko Widodo menceritakan, PLTU Batang ditetapkan sejak 2006. Namun karena ada masalah di lapangan, baru sekarang bisa ditandatangani kontraknya.

"Memang problem di lapangan bukan masalah yang remeh dan kecil. Kalau saya ceritakan, sehari enggak akan selesai. Rumit," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu dalam sambutannya.

Problem lapangan yang dimaksud Jokowi terkait pembebasan lahan. Akibat masalah tersebut, proyek sempat mangkrak selama empat tahun. "Sekarang financial closing sudah diserahkan, artinya proyek ini berjalan meski sedikit terlambat dari janji saya. Mundur sedikit," tutur dia.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT PII (Persero) Sinthya Roesliy mengatakan, pemberian jaminan kepada proyek infrastruktur yang masuk dalam KPBU merupakan bentuk peran negara dalam penyediaan infrastruktur dasar secara nasional. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan dalam waktu yang tepat merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.    

"Hampir enam tahun sejak PII berdiri telah melakukan berbagai upaya dan telah sangat siap untuk menjalankan mandat sebagai pelaksana tunggal penyedia penjaminan pemerintah," kata Sinthya kepada wartawan usai penandatanganan kontrak sejumlah proyek strategis yang jadi prioritas nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/6).

Dia mengatakan, jaminan yang diberikan terhadap enam proyek prioritas ini merupakan bentuk dorongan pemerintah mempercepat program pembangunan infrastruktur nasional. Tujuannya, untuk menghindarkan investor swasta dari berbagai risiko, mulai yang terkait pengerjaan sampai yang bersifat politis.