Pukul Rata, Semua PNS Terima Rp 1 Juta

Sementara, anggaran TPP yang harus dipenuhi Rp300 miliar atau Rp25 miliar sebulan.

Tetapi, karena tidak ada dana, Pemprov hanya bisa penuhi Rp7,8 miliar sebulan atau Rp1 juta per bulan untuk 7 ribu pegawai.

“Sisanya itu Rp17,2 miliar per bulan dikali 10 atau Rp175 miliar. Ditambah pembayaran November dan Desember Rp50 miliar,” urainya. Laonma pun memastikan pihaknya akan membayar TPP itu Desember.

Maklum, kata dia, TPP ini akan menggunakan APBD Perubahan yang baru selesai dibahas.

“Kami masih menunggu nomor Perda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ulasnya.

Sayangnya, kata Laonma, besaran TPP yang dirapel itu juga tidak akan sesuai dengan ekspektasi pegawai, hanya sekitar Rp500 ribu-Rp1 juta per bulan per pegawai. Jadi masih sisa.

“Ini berlaku untuk seluruh pegawai mulai dari eselon I hingga eselon IV. Pokoknya sama rasa, sama rata,” paparnya.

Karena itu, dia minta PNS bisa berlapang dada. “Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang sedang defisit. Kalau mampu bayar, kalau tidak apa boleh buat,” terangnya.