Pusat tak Berdaya Atasi Kada-Wakada Jadi Calo CPNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terang-terangan mengaku tidak bisa menindak kada atau wakada yang jadi calo CPNS. Alasannya, kada dan wakada merupakan pejabat politik. Jika pelakunya berstatus PNS, baru bisa kementrian yang dipimpin EE Mangindaan itu menjatuhkan sanksi.

Meski tidak bisa memberikan sanksi pada kada dan wakada, namun menurut Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho, korban bisa melaporkannya pada kepolisian.

"PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS hanya menjerat PNS saja. Sedangkan kepala daerah dan wakil tidak, karena dua jabatan ini merupakan jabatan politis," terangnya, Jumat (15/4).