Qodari: Efek Bansos Tidak Berkorelasi dengan Kemenangan Prabowo-Gibran

Selain itu, Qodari memaparkan semakin tinggi pendidikan dan pendapatan maka semakin sedikit menerima bansos dari pemerintah.

“Saya mau tunjukkan bagaimana penerima bansos kalau menurut survei itu makin tinggi pendidikan makin rendah, di bawah SD 26%, kalau sudah kuliah 7% saja. Yang menerima bansos, pendapatan yang di bawah 1 juta 32%, yang di atas 4 juta masih ada juga nih 11 persen,” urainya.

Namun dari data tersebut ternyata masyarakat yang memilih Prabowo-Gibran justru yang terbesar bukan dari pemilih yang menerima bansos.

“Yang pendidikan SD yang memilih Prabowo-Gibran 55%, yang kuliah 71%. Pendapatan di bawah 1 juta yang milih Prabowo-Gibran 49,8%, di atas 4 juta 72,7%. Jadi justru di kalangan yang paling sedikit menerima bansos malah pasangan Prabowo-Gibran justru lebih kuat lalu,” terangnya.

Lebih jauh Qodari menerangkan bukti secara tidak langsung yang tidak berdasarkan riset, meskipun tidak ada bansos dan kepala desa di luar negeri, Prabowo-Gibran tetap unggul.

“Melihat efek bansos pada pilihan capres lewat hasil pemilu kita lihat di luar negeri langsung, di situ ternyata di luar negeri di mana tidak ada bansos, tidak ada kepala desa, malah angka 02, 63,73%, sehingga saya berseloroh bahwa seharusnya kalau di Indonesia gak ada bansos ya harusnya kita 63,73% juga istilahnya,” ungkap Qodari.

Qodari, dari data-data dan pola perilaku pemilih, ia berkesimpulan bansos tidak ada pengaruhnya terhadap kemenangan Prabowo-Gibran.“Mengapa perlinsos, bansos tidak mempengaruhi pilihan presiden? Ini bukan perasaan ya, ini kan data survei karena rakyat sesungguhnya perlinsos berbeda dengan money politics atau serangan fajar. Bansos dari pemerintah dikonstruksi atau dipersepsi oleh masyarakat sebagai hak mereka, perlu dibuat distingsi antara perlinsos dari negara dan money politic atau serangan fajar dari oknum kandidat,” paparnya.

“Perlinsos adalah program negara untuk melindungi masyarakat yang rentan, warga negara merasa berhak untuk mendapatkan perlinsos dan karena itu melihatnya sebagai kewajiban. Sementara money politic adalah upaya dari kandidat untuk membeli suara pemilih,” ujar Qodari.(fri/jpnn)