Ragukan Rapid Test Corona, Mardani PKS Tetap Ngotot Minta Lockdown

jpnn.com, JAKARTA - Meskipun Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyatakan tidak akan mengambil kebijakan penguncian diri alias lockdown dalam penanganan wabah virus corona (Covid-19), politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kukuh meminta suami Iriana itu untuk mempertimbangkannya.

Inisiator gerakan #KamiOposisi meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan opsi lockdown ketimbang rapid test, karena menilai metode tes cepat itu menurutnya tidak efektif melihat femomena statistik yang berkembang.

"Saya mendesak pemerintah menggunakan opsi lockdown untuk mencegah korban yang semakin banyak. Rapid test tidak efektif melihat statistik yang berkembang saat ini, “ kata Mardani, Selasa malam (24/3).

Ketua DPP PKS itu juga melihat kurangnya kesadaran physical distancing dari masyarakat karena minimnya sosialisasi dan komunikasi bencana yang tidak baik.

“Pemerintah seharusnya lihat ke lapangan langsung, kesadaran physical distancing yang diimbau kurang direspons oleh masyarakat dan masih banyak yang menyepelekan Covid-19,” ucap anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Dalam pandangan wakil rakyat asal DKI Jakarta ini, ketidaktegasan pemerintah memilih opsi lockdown berimbas masih banyak perusahaan yang tidak membuat kebijakan Work From Home (WFH) kepada pegawainya.

Kondisi itu, katanya, menjadikan Indonesia memiliki angka kematian tertinggi dari pada rata-rata negara ASEAN. “Kebijakan yang tanggung-tanggung dampaknya seperti sekarang. Pengusaha dan masyarakat juga harus ditegaskan untuk WFH," tegas Mardani.

Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, pemerintah akan lebih kewalahan dengan tradisi di nusantara bila kebijakan lockdown tidak segera ditetapkan. Sebab, dia khawatir penyebaran wabah ini akan semakin tak terkendali dan memakan korban yang lebih besar.

Pria kelahiran Betawi ini mengakui bahwa kebijakan lockdown memang tidak populer, tetapi lebih baik pemerintah menetapkannya sekarang walaupun terlambat, daripada tidak sama sekali.