Rakorbid DPP PDIP, Ansy Lema: Pertanian-Kedaulatan Pangan Kunci Kemajuan Bangsa

Realitas Pangan di Indonesia

Faktanya, sampai saat ini Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan kompleks terkait pertanian dan pangan. Salah satu yang menonjol adalah belum meratanya ketahanan pangan.

Data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) menunjukkan ketimpangan tersebut. Daerah Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara berturut-turut memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tertinggi yakni 85,15; 83,63 dan 81,44 persen.

“Sedangkan urutan IKP terendah ada di wilayah Indonesia Timur seperti Maluku (52,35), NTT (50,69), Papua Barat (30,12) dan Papua (25,13). Itu berarti ada belum ada pemerataan pangan di seluruh Indonesia,” beber Ansy.

Ketika dicermati, Ansy menemukan bahwa mayoritas sepuluh provinsi dengan IKP tertinggi adalah provinsi dengan produksi beras terbanyak. Misalnya, data BPS Tahun 2019 menunjukkan Jawa Tengah memproduksi beras tertinggi pertama, yakni sebesar 5,54 juta ton beras.

Demikian pun Sulawesi Selatan adalah produsen beras tertinggi keempat, yakni sebanyak 2,9 juta ton. Sedangkan daerah-daerah IKP terendah merupakan provinsi dengan produk pertanian non beras.

“Tiga provinsi dengan IKP terendah (NTT, Papua, dan Papua Barat) adalah provinsi dengan produksi pertanian non beras. Itu berarti, daerah rentan pangan adalah daerah yang bergantung pada pasokan (utamanya beras) dari wilayah dengan indeks pangan tinggi penghasil beras. Maka jelas bahwa pengembangan sektor pertanian terlalu fokus pada beras (rice oriented) yang mengakibatkan pengabaian pangan lokal. Ini saatnya melakukan diversifikasi pangan,” imbuh Ansy.

Ansy menyoroti pula problem luas sawah yang menyusut. Selama 5 tahun, dari 2015–2019, terjadi penyusutan luas sawah sebesar 628.958 hektar di 23 provinsi. Pelebaran luas sawah di beberapa wilayah tidak signifikan.