Rano Karno Ingin Jabatan Sekprov Banten Dilelang

jpnn.com - SERANG -  Wakil Gubernur Banten Rano Karno menginginkan jabatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Banten dilelang. Tujuannya agar seluruh pejabat eseslon II yang memenuhi persyaratan menempati posisi itu mendapatkan kesempatan yang sama.

Keinginan itu muncul setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menandatangani persetujuan permohonan pensiun Sekprov Banten Muhadi. Rano berharap sebelum Muhadi resmi pensiun pada 1 September mendatang, proses lelang jabatan Sekprov Banten sudah dilakukan.

"Pembahasan (pergantian Muhadi, red) belum terlalu mendalam," kata Rano didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Banten yang juga Asisten Daerah (Asda) III, M Yanuar, Kepala Biro Umum, Ade Syarif Hadayatullah, Kepala Biro Humas dan Protokol Sitti Maani Nina, saat ditemui diacara Bhakti Sosial Dinkes di Kampung Pengapuran Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang seperti yang dilansir Satelit News (JPNN Group), Kamis (12/2).

Rano berdalih proses secara terbuka dalam lelang jabatan Sekprov dimaksudkan untuk  keterbukaan publik. "Kalau saya sih inginnya terbuka. Terbuka saja, pergantian jabatan itu kan proses biasa," ungkapnya.

Meski berkeinginan pengganti Muhadi nantianya dari hasil lelang, namun semuanya masih tergantung dari kebijakan Gubernur Banten. "Kalau memang Ibu Gubernur setuju dibuka untuk calon Sekprov Banten, itu sangat bagus. Tapi sekali lagi saya bukan penentu. Semuanya Ibu (Atut,red)," terangnya.

Sejauh ini Rano mengaku belum ada komunikasi dengan Gubernur yang masih berada di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, sehingga belum ada pembicaraan secara langsung dan menentukan siapa saja yang layak untuk menempati posisi jabatan Sekprov Banten menggantikan Muhadi.

"Belum ada nama. Saya sendiri belum bisa bertemu dengan Ibu Gubernur. Dari pemerintahan dibatasi bertemu dengan ibu. Sejauh ini baru biro  hukum yang hanya bisa bertemu. Saya belum tahu kapan akan bisa bertemu dan berkoordinasi dengan ibu," jelas Rano.

Salah seorang tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Asda III Pemprov Banten, M Yanuar ketika disinggung mengenai pergantian Muhadi, tidak berkomentar banyak. Menurut dia, pergantian  jabatan eselon I di lingkungan provinsi perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).