Rano Karno Tolak Audit Khusus Silpa APBD Banten

"Hal itu terjadi dikarenakan adanya wanprestasi (tidak terlaksananya prestasi-red) pihak penyedia jasa serta terjadinya permasalahan hukum. Untuk Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, disebabkan oleh permasalahan pembebasan lahan yang belum tuntas," akunya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PKS DPRD Banten Agus Pudji Rahardjo pada rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013, Kamis (10/7), meminta pimpinan Dewan agar DPRD Banten memberikan catatan terhadap serapan pelaksanaan APBD 2013. Ia menyarankan Badan Anggaran (Banang) agar meminta BPK melakukan audit khusus terkait silpa APBD 2013 yang mencapai Rp1,06 triliun.

"Ini untuk menghindari salah tafsir, siapa nantinya yang akan bertanggung jawab? Angka ini sepihak dari Pemprov, kemudian kita sahkan, basisnya apa? Banang (Badan Anggaran-red) perlu minta audit khusus BPK karena nantinya silpa yang akan dibahas nyambung terus masuk di APBD berikutnya. Begitu salah, ke depannya akan salah terus," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Banang DPRD Banten Media Warman mengaku, dalam waktu dekat, akan berkonsultasi dengan BPK terkait hal ini. "Kita akan tanyakan, apakah angka silpa yang ada itu bisa dipakai atau tidak. Kita akan minta semacam fatwa," jelasnya. (air/dwi)