RAPBN 2019: Alokasi Bansos Naik Signifikan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merancang APBN 2019 senilai Rp 2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari produk domestik bruto Indonesia.

Demikian diungkapkan Presiden Jokowi dalam pidatonya penyampaian RUU APBN 2019 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya pada rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).

"Jumlah tersebut sepuluh persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara di tahun 2014, sebesar Rp 1.777,2 triliun," kata Presiden Jokowi.

Dia menuturkan, kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil.

Karena itu, belanja negara tahun depan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin," kata suami Iriana.

Pada tahun 2018, secara keseluruhan pemerintah akan menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 92,4 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Tahun 2019, PKH diperkuat melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima. Jumlah penerima bantuan JKN juga ditingkatkan menjadi 96,8 juta jiwa.