Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

RAPBN 2021, Muhaimin Iskandar: Pemulihan Ekonomi Harus Memprioritaskan Masyarakat Menengah ke Bawah

Selasa, 18 Agustus 2020 – 18:55 WIB
RAPBN 2021, Muhaimin Iskandar: Pemulihan Ekonomi Harus Memprioritaskan Masyarakat Menengah ke Bawah - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, A. Muhaimin Iskandar. Foto: Humas DPR RI

“Sekali lagi saya tegaskan masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” imbuh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Muhaimin mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Gus AMI, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun.

Selain itu untuk dukungan UMKM sebesar Rp 48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.

Menurut Muhaimin, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.

“Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi,” imbuh Gus AMI.  

Secara sangat spesifik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menekan pentingnya pengawalan secara khusus anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 104,2 triliun.

Menurut Muhaimin, soal keberpihakan negara dalam soal ketahanan pangan ini penting. Hal ini karena sektor pangan adalah satu-satunya sektor yang dapat diandalkan sebagai penyelamat ekonomi nasional.

"Negara yang baik ketahanan panganya tidak akan mengalami resesi. Rumusnya, sebagai negara agraris, ia harus fix dulu soal pertaniannya, baru industri, baru kemudian jasa,” tegas Muhaimin. 

Muhaimin mengingatkan agar kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close