Ratusan Pemda Belum Realisasikan NPHD Pengamanan Pilkada

jpnn.com - MAKASSAR - Lebih dari setengah pemerintah daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum menjalankan kewajiban menyalurkan dana hibah pengamanan baik untuk TNI maupun Polri.

Menurut Mendagri Tito Karnavian jumlah daerah yang belum merealisasikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengamanan pilkada untuk TNI bahkan mencapai 370 daerah dari 545 daerah yang akan menggelar pilkada.

"Saya sedikit prihatin karena dari pemda yang sudah melaksanakan NPHD secara nasional itu baru 175 pemda. Yang belum membuat naskah perjanjian hibah, agreement atau MoU itu cukup rendah, 370 pemda," ujar Tito pada Rapat Koordinasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).

Dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Mendagri menyebutkan ada dua macam kendala.

Kemungkinan dari TNI belum mengajukan NPHD pengamanan atau sudah mengajukan tetapi belum disetujui oleh kepala daerah.

Di institusi Polri untuk NPHD pengamanan secara nasional juga sama.

Dia menyebutkan baru 194 pemda yang sudah, sisanya 351 pemda belum merealisasikan NPHD pengamanan pilkada.

Berdasarkan data alokasi anggaran untuk NPHD pengamanan pada institusi TNI secara nasional sebesar Rp 456,61 miliar.