Ratusan Pemda Belum Realisasikan NPHD Pengamanan Pilkada

Alokasi anggaran NPHD total Rp 467 miliar. Sudah realisasi Rp 110,5 miliar dan belum Rp 357,2 miliar.

Pemda yang telah merealisasikan 18 pemda dan yang belum sebanyak 153 pemda.

"Kadang-kadang berpikir pengamanan hanya pada pengamanan peristiwa, pada saat pencoblosan, itu tidak. Saya pernah menjadi kapolda, pernah jadi kapolres. Pengamanan itu kami masukkan juga untuk penggalangan intelijen untuk menciptakan kondisi aman, tidak pada pelaksanaan hari-H saja," kata mantan Kapolri ini.

Dikatakan bahwa makin cepat uang ditransfer ke aparat keamanan, maka sudah ada langkah-langkah untuk pengodisian pilkada yang aman.

Meski demikian dapat pula menggunakan dana reguler bila pencairan NPHD-nya terkendala untuk sementara.

"Akan tetapi, ini ada event khusus yang penting, dan undang-undang menyatakan dibiayai oleh APBD. Kenapa tidak ada sumber yang lain bisa dimanfaatkan?" kata mantan Kapolda Metro Jaya DKI Jakarta ini.

Mantan Kepala BNPT ini juga mendorong pimpinan pejabat TNI/Polri di daerah agar berkoordinasi dengan pemda setempat dengan mengajukan proposal NPHD pengamanan agar kepala daerah bisa segera melakukan evaluasi, diskusi, hingga ketemu angkanya, lalu ditandatangani segera.

"Ini jangan sampai berlarut-larut sampai uangnya dipakai untuk lain-lain untuk pendidikan, kesehatan, karena kita tidak tahu," kata mantan Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri itu. (Antara/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: