Realisasi Anggaran Meningkat, Kepala BSKDN: Prioritaskan Kegiatan Berbasis Kepentingan Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau jajaranya untuk tetap memprioritaskan kegiatan berbasis kepentingan masyarakat. Hal itu sejalan dengan realisasi anggaran yang terus meningkat.

Yusharto menyebutkan per Selasa 1 Agustus 2023, realisasi anggaran BSKDN menempati posisi ketiga dari sebelas komponen Kemendagri dengan capaian 60,6 persen dari total anggaran sebesar Rp 53 miliar.

Dia berharap realisasi tersebut dapat terus meningkat hingga akhir tahun nanti.

"Ritmenya perlu kita pertahankan Bapak/Ibu sekalian sampai akhir tahun, kalau berdasarkan lampiran 3 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu karena sudah memenuhi atau kinerjanya boleh dikatakan lebih baik dibandingkan tahun anggaran sebelumnya," ujar Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran BSKDN Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Aula BSKDN pada Selasa (1/8).

Selain memperhatikan realisasi anggaran, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengimbau jajarannya untuk memastikan kegiatan BSKDN memiliki nilai kebermanfaatan yang jelas untuk masyarakat luas.

"Yang berikutnya, yang berkaitan dengan kinerja, jumlah uang yang dipercayakan pada kita (BSKDN) sebesar 53 miliar ini harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk kegiatan yang benar-benar kita bisa deliver kepada penerima manfaat dari keberadaan BSKDN," ujarnya.

Yusharto menyampaikan pihaknya terus berupaya meningkatkan realiasi kegiatan kerja sama dengan sejumlah pihak. Misalnya kerja sama BSKDN dengan United States Agency for International Development (USAID) dengan program melingkupi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) yang ditargetkan selesai pada Agustus 2023.

Kerja sama tersebut terkait pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang merupakan indeks komposit untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.