Mangindaan pun menyatakan, diharapkan bahwa proses reformasi birokrasi di daerah tersebut dapat tuntas pada 2025, yang ditandai dengan kinerja yang optimal. "Hingga akhir 2025, kita targetkan penyelesaian reformasi birokrasi di 33 provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota. Ini sudah termasuk DKI Jakarta," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA - Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah akan dipantau dan dievaluasi secara ketat. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan reformasi