Rekor WTP Kabupaten Bekasi Tamat, DPRD: Dani Ramdan Cuma Pencitraan

jpnn.com, CIKARANG - Kinerja Pj Bupati Dani Ramdan makin disorot setelah BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi 2022.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) untuk delapan tahun anggaran berturut-turut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman mengaku kecewa atas raihan opini WDP dari BPK RI. Menurutnya opini WDP menunjukan buruknya kinerja Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

“Setelah 8 kali Kabupaten Bekasi menyandang opini WTP sekarang malah dengan berat hati harus menerima opini WDP sehingga hal tersebut dinilai sebagai preseden buruk bagi kinerja dan kelalaian dalam kepemimpinan di pemerintahan Kabupaten Bekasi saat ini,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/5).

Menurutnya Fraksi PDIP DPRD Bekasi berharap opini WDP yang diraih Pemkab Bekasi harus menjadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri {Kemendagri) terkait jabatan Pj Bupati.

Opini WDP menurutnya menjadi bukti bahwa apa yang dikerjakan oleh Dani Ramdan hanya pencitraan.

“Ini yang membuat Fraksi PDI Perjuangan konsisten menolak perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan,” katanya.

Soleman mengatakan opini WDP dari BPK RI pada Kabupaten Bekasi akan menjadi penilaian bagi masyarakat atas kinerja Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.