Rekruitmen CPNS Libatkan PPATK dan KPK

JAKARTA - Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kerap diiringi dengan suara sumbang. Mulai dengan modus membayar sejumlah uang, hingga menitipkan ke pejabat. Hal itu direspons Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) dengan membangun sistem baru yang anti korupsi dan bebas pungli.

Sistem itu disebut dengan zona integrasi. Sebab, terdiri atas beberapa institusi sekaligus. Mulai dari KemenkumHAM, KemenPAN, PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), hingga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Itu penting karena MenkumHAM Amir Syamsuddin sendiri mengakui kalau masih banyak celah saat rekruitmen CPNS. "Salah satunya suap. Makanya harus ada sistem yang independen," ujarnya.

Saat ini KemenkumHAM saja membuka lowongan 2.839 CPNS. Jumlah sebanyak itu tentu saja butuh energi besar untuk melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa institusi agar memudahkan pengawasan.

Mekanismenya, beberapa institusi yang digandeng KemenkumHAM akan memiliki tugas sendiri-sendiri. PPATK, misalnya, akan mengawasi rekening mencurigakan panitia rekruitmen. Kalau ada yang menggelembung tidak wajar, langsung dilaporkan untuk ditindaklanjuti.