Resep Khusus Agar Omzet UMK Naik 200 Persen

Rosmanidar menilai Sertifikat TKDN untuk UMKM sengat penting.

Pasalnya, produk dengan TKDN minimal 25 persen akan mendapatkan preferensi memenangkan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Bahkan bila produk atau jasa dengan hitungan tertentu bisa mencapai TKDN 40 persen, maka pemerintah wajib menggunakan produk tersebut.

"Ini semua diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Menarik bukan?" ungkapnya.

Selain itu, kata Rosmanidar, potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat sangat besar sehingga menjadi potensi untukmendapatkan keuntungan dengan produk bersertifikat TKDN.

"Pada Tahun Anggaran 2021 saja potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat mencapai Rp 609,3 triliun," ungkapnya.

Lalu bagaimana cara menghitung TKDN?

Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya mengatakan cara menghitung produk telah mengandung kandungan komponen lokal minimal 25 persen bisa dilakukan dengan bantuan Surveyor Indonesia dan Sucofindo.

Pasalnya, melakui kerja sama dengan Kemenperin, kedua BUMN jasa survei itu akan membantu kalangan industri untuk menghitung TKDN dari setiap produk yang didaftarkan.