Respons Ketua Umum Pujakessuma Nusantara Terkait Referendum Aceh

Secara psikologis, tambah Suhendra, ide referendum yang dilontarkan Muzakir Manaf tak lebih dari manifestasi atas kekecewaannya terhadap hasil Pemilu 2019, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden. “Calon presiden yang dia dukung kalah sehingga kecewa,” tukasnya.

Di pemilu legislatif, menurut kata Suhendra, perolehan suara Partai Aceh yang dipimpin Muzakir Manaf terus mengalami penurunan. Pada Pemilu 2009 saat pertama kali ikut pemilu, Partai Aceh mandapat 33 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pemilu 2014 mendapat 29 kursi, dan Pemilu 2019 ini tinggal 18 kursi.

Suhendra juga menyoroti kebijakan Presiden BJ Habibie pada 1999 yang mengizinkan referendum Timor Timur yang ia nilai keliru, karena hanya menyerahkan nasib wilayah yang kini menjadi negara tersendiri dengan nama Timor Leste itu hanya kepada rakyat Timor Timur, bukan kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan.

“Kalau nasib wilayah provinsi diserahkan hanya kepada rakyat provinsi masing-masing, ego kedaerahan akan muncul sehingga Aceh pun bisa demikian, nasibnya akan seperti Timor Timur yang lepas dari Indonesa. Semestinya referendum untuk sebuah wilayah itu melibatkan seluruh rakyat Indonesia,” urainya sembari mengutip teori global paradoks. Menurutnya, di era globalisasi ini ada kecenderungan masyarakat justru ingin menjadi entitas yang lebih kecil dan eksklusif berdasarkan politik identitas seperti suku, agama, dan wilayah.

Suhendra mengaku siap mengerahkan 23 juta anggotanya yang tersebar di Sumatera, Sulawesi dan Maluku untuk menolak referendum Aceh. “Kami siap show of force untuk menolak referendum Aceh demi keutuhan NKRI. Lepasnya Timor Timur jangan sampai terjadi lagi di wilayah lain,” tandas pria low profile yang juga Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) ini.

Sebelumnya, Muzakir Manaf yang juga mantan Ketua Komite Peralihan Aceh melontarkan wacana referendum Aceh dengan opsi lepas atau tetap menjadi bagian RI. Ia khawatir Indonesia akan dijajah asing, dan juga kecewa karena banyak poin dalam Perjanjian Helsinki antara GAM dan RI yang tak dilaksanakan pemerintah RI.

Secara nasional pasangan capres dan cawapres yang didukung Partai Aceh, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kalah dari pasangan petahana Joko Widodo-KH Maruf-Amin dalam Pilpres 2019 dengan perolehan suara 44,50 persen berbanding 55,50 persen. Namun di Aceh, Prabowo-Sandi menang dengan angka 81 persen.(fri/jpnn)