Respons Policy Center ILUNI UI Terhadap Dua Paket Kebijakan Penanganan Wabah Corona

jpnn.com, JAKARTA - Policy Center Iluni UI merespons dua paket kebijakan dari aspek sosial telah diambil pemerintah sebagai langkah mengatasi penyebaran wabah Covid-19, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini membuat pemerintah dihadapkan pada beberapa hal dalam tataran praksis, di antaranya inisiatif pemerintah daerah yang melakukan lockdown lokal, praktik berkumpul masyarakat yang masih terjadi serta potensi arus mudik dari episentrum pandemik ke wilayah-wilayah nonpandemik, dan penataan sirkulasi informasi yang beredar di masyarakat.

Policy Center Iluni UI menyelenggarakan diskusi dengan judul What is to be done, Dilema Masyarakat dalam menangani wabah Covid-19 pada Rabu (8/4).

Dalam diskusi tersebut Ketua policy Center Iluni UI Mohammad Jibriel Avessina menegaskan dua hal. Pertama, untuk kepentingan bersama pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tegas dalam melarang orang untuk berkumpul bersama baik untuk tujuan ibadah maupun lainnya maupun larangan untuk melakukan kegiatan mudik, bukan hanya pembatasan saja.

Kedua, Jibriel mendorong pemerintah menyiapkan desain kontruksi sosial inisiatif berbasis komunitas untuk berkembang, terarah sebagai pertahanan bersama dalam menghadapi perang melawan Corona.

Dalam sisi lain, Jibriel menegaskan solidaritas-solidaritas sosial yang saat ini mulai bermunculan di masyarakat perlu terarah sehingga dapat terorganisir dengan baik.

Dicky Pelupessy, Dosen psikologi UI dan pakar kebencanaan mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya keterbukaan informasi data perjalanan pasien, juga informasi data pasien dalam batasan tertentu.

Dicky mendorong pemerintah untuk mendapatkan contoh dari model penanganan korea selatan dan singapura yang mengedepankan prinsip Quick and Track dalam menangani bencana CoVid-19.