Restu Hapsari: Gunakan Politik Akal Sehat Dalam Menyikapi Hasil Pemilu 2019

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP Taruna Merah Putih, Restu Hapsari mengingatkan semua pihak untuk menggunakan politik akal sehat serta mengutamakan persatuan bangsa dan negara dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

"Kita harus menggunakan politik akal sehat ya dan juga mengutamakan persatuan bangsa dan negara. Hasil Pemilu 2019 akan kita ketahui bersama nanti dari hasil rekap berjenjang perhitungan suara manual di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan seterusnya yang dilakukan secara resmi oleh KPU. Maka sungguh tidak pada tempatnya bila masih ada yang memaksakan kehendak bahkan dengan kehendaknya menyatakan diri sebagai pemenang sebelum resmi ditetapkan," ujar Restu dalam pernyataan persnya, Selasa (7/5).

BACA JUGA: Kelompok Cipayung Tolak Upaya Mendelegitimasi Proses dan Hasil Pemilu

Restu juga mendukung pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang meminta pihak-pihak yang mencoba memecah belah persatuan bangsa dengan mendelegitimasi lembaga pemerintah untuk segera menghentikan langkah itu. Peringatan Wiranto penting bahwa pemerintah dan didukung oleh TNI dan Polri akan menindak tegas bagi siapa pun yang mencoba mendelegitimasi lembaga pemerintah, termasuk penyelenggara pemilu tentunya.

“Pasca-pemilu saya mencermati bahwa masih ada upaya beberapa pihak yang melakukan tekanan kepada KPU dan bahkan melakukan provokasi kepada masyarakat terkait hasil pemilu. Sebaiknya kita kembali kepada mekanisme yang disepakati dalam UU sembari tetap mengawal proses perhitungan suara," ujar Restu.

Lebih lanjut, mantan Ketua Presidium PP PMKRI itu menyatakan sangat menghargai pihak-pihak yang secara sabar dan sportif menunggu hasil resmi Pemilu 2019 sembari tetap mengawal proses perhitungan suara.

Terkait dengan banyaknya korban petugas TPS yang sakit dan meninggal dunia, Restu menyampaikan bahwa pemerintah wajib memberikan penghargaan dan perhatian yang sangat layak bagi mereka yang menjadi korban dan bagi keluarga yang ditinggalkan.

"Penghargaan dan perhatian yang sangat layak wajib diberikan oleh pemerintah kepada mereka dan keluarganya, itu menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Ke depan kita perlu memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi," ujar Restu.