Ribut-Ribut Soal Ambang Batas, Ini Kata Yusril

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak relevan membicarakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada saat pemilu legislatif dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

"Bagaimana mekanisme penghitungan presidential thresold-nya kalau pemilu dilakukan serentak, kan tidak mungkin," ujar Yusril di Jakarta.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, alasan pemerintah mengajukan usulan PT di angka 20-25 persen juga kurang masuk akal.

Yaitu agar presiden nantinya memperoleh dukungan parlemen.

"Misalnya sekarang yang dukung 20 persen (parlemen), tapi yang 80 persen enggak mendukung, ngapain juga. Kan enggak ada gunanya juga," ucapnya.

Demikian juga terkait pandangan bakal menggunakan undang-undang lama jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu mengalami deadlock, Yusril menilai juga kurang tepat.

Karena undang-undang lama masih memisahkan antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Sementara putusan MK mengamanatkan pemilu serentak harus dilaksanakan di 2019.