Ricuh Mediasi di Kemendagri, Ini Versi Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menceritakan suasana rapat mediasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3). Rapat itu berlangsung di Kementerian Dalam Negeri yang berujung ricuh.

Ahok diberi kesempatan untuk menyampaikan closing statement. ‎Belum sempat mantan Bupati Belitung Timur itu memberikan pernyataan penutup, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung sudah memotong.

Kata Ahok, Lulung yang memotong omongannya mengatakan ‎DPRD DKI mendukung sistem e-budgeting. Ia juga dianggap tidak adil dan berbuat diskriminasi. Salah satu alasan Lulung kata dia, ‎hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI versi Pemprov DKI saja yang dimasukan.

"Makanya saya bilang salah Haji Lulung, karena saya memang perintahkan SKPD enggak boleh memasukan yang bukan pembahasan SKPD dan DPRD," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/3).

Setelah itu, sambung Ahok, Lulung protes soal pengumpulan lurah camat untuk mengisi angket terkait APBD DKI kemarin (4/3). Lurah dan camat disuruh memilih apakah memasukan anggaran sesuai dengan versi Pemprov atau DPRD DKI.

"Dia juga marah pada kita karena kumpulin SKPD tanda tangan mana yang sah dan tidak sah. Ya saya kan mesti tanya dong mana yang bohong benar enggak," ujar Ahok.

Dalam rapat itu, Ahok mengaku iseng kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Ia menanyakan kepada Anas soal pengadaan unit uninterruptible power supply (UPS) di Jakarta Barat. Pasalnya, Ahok menemukan ada kecurangan terkait pengadaan UPS.

"Eh Pak Wali, kamu kenapa anggarkan 4,2 miliar per kelurahan. Kamu jawab sekarang pengadaan UPS itu hasil kamu bahas masukin dengan DPRD atau dengan kita," tuturnya.