Rieke Tagih Janji Jokowi dalam Piagam Perjuangan Marsinah

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, datang ke gedung DPR membawa Piagam Perjuangan Marsinah, yang ditanda tangani oleh Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres, Juli 2014 lalu.

Ya, Rieke membawa piagam bermaterai yang berisikan program Trilayak, yakni Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak itu ke DPR, sebagai dukungan terhadap aksi buruh sekaligus mengingatkan Presiden Jokowi pada janji politiknya.

"Saya mendukung semua tuntutan buruh dan pekerja yang melakukan aksi, tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa titik di Indonesia," kata Rieke di gedung DPR Jakarta, Senin (1/9).

Rieke mengatakan bulan September ini merupakan awal penentuan upah untuk tahun 2016 dengan diawali survei komponen hidup layak. Kemudian bulan Oktober kenaikan upah untuk 2016 harus diputuskan. Yang tak kalah penting, Desember akan berlaku Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Karena itu terjadi di saat ekonomi nasional sedang sulit, Rieke menuntut diturunkannya harga kebutuhan pokok. Tidak boleh lagi ada kenaikan harga BBM, gas dan listrik. Karena itu terjadi maka akan ada tuntutan kenaikan upah yang lebih besar dari buruh.

Rieke tidak mengesampingkan adanya persoalan ekonomi dunia, tetapi dia menuntut pemerintah melakukan terobosan-terobosan dan langkah strategis. Apalagi hampir setiap hari ada PHK (pemutusan hubunahn kerja) buruh, tapi di sisi lain masuk tenaga kerja dari luar. Parahnya, sebagian mereka masuk melalui jalur ilegal.

"Kita butuh kesepakatan bersama, ini gak bisa kayak gini terus. Bahwa memang ada proyek-proyek besar yang akan dilakukan, hasilnya terlihat 2-3 tahun ke depan. Tapi rakyat butuh makan pada hari ini, pekerja butuh ada kepastian mereka bisa bekerja. Ini 70 tahun Indonesia merdeka, ayo kerja, pertanyaannya kerja dimana, cari kerja susah," tutur mantan pemerang Oneng dalam film Bajaj Bajuri itu.

Saat ditanya soal janji Jokowi dalam Piagam Perjuangan Marsinah apakah sudah dijalankan Jokowi, Rieke tegas menyatakan janji tersebut belum dilaksanakan. Karena itu dia menilai wajar bila buruh menagih janji Presiden Jokowi.