Rizal Ramli: Tidak Perlu Bandar atau Cukong

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh nasional Rizal Ramli mengomentari maraknya kepala daerah dan anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah yang ditangkap atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Mayoritas modus operandi korupsi berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang pengadaan barang dan jabatan serta anggaran proyek. 

Menurut RR, inisial beken Rizal Ramli, penyebab maraknya KKN yang melibatkan pejabat ini ialah demokrasi kriminal.

Maksudnya, kata RR, seseorang yang ingin menjadi pemimpin di tingkat pusat atau daerah, harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli 'tiket' dari partai politik pengusung. 

Lebih-lebih, ujar RR, aturan soal ambang batas syarat pencalonan membuat posisi tawar partai politik (parpol) semakin tinggi di mata calon pemimpin.

salah satu cara mendapatkan dana, kata RR Rizal, para calon pemimpin mencari sponsor dari pengusaha-pengusaha hitam yang punya kepentingan menjaga bisnisnya bisa langgeng.

"Para pejabat yang terpilih itu juga memprioritaskan untuk mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan ketimbang mengimplementasikan janji politiknya terhadap rakyat," kata Rizal Ramli dalam keterangan resminya kepada awak media di Jakarta, Rabu (10/3).             

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu pun mengatakan, praktik politik di Indonesia itu tidak terjadi di negara Eropa, Australia, dan New Zealand.