RJ Lino Minta BPK Hitung Keuntungan Negara dalam Pengadaan QCC

Sebelumnya, RJ Lino mengatakan bahwa seharusnya KPK menghentikan kasus ini dari awal karena tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam pengadaan QCC dari HDHM.

“Jadi, yang mau saya katakan waktu BPK periksa saya tahun lalu, mereka tidak fair,” ucap Lino, Jumat (26/3).

Menurut RJ Lino, saat proses penyelidikan dia sudah memberitahu bahwa pembelian QCC secara langsung HDHM lebih murah daripada melalui proses lelang.

“Alat yang saya tunjuk langsung itu, dua tahun kemudian saya lelang. Yang ikut lelang sepuluh orang, yang memasukkan penawaran dua. Barangnya sama persis. Kebetulan pemenangnya sama, harganya itu USD 500 ribu lebih mahal daripada saya menunjuk langsung,” kata RJ Lino.

Dia meyakini bahwa crane yang dibelinya itu paling murah. Dia lantas membandingkan crane yang dibeli Pelindo I dan II.

“Itu crane yang saya beli yang paling murah selama negeri ini berdiri. Pelindo I hanya bisa membeli satu crane harganya USD 12,2 juta, saya beli USD 5,5 juta,” tutur RJ Lino.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, BPK meminta KPK mencari dokumen atau data dari HDHM terkait harga QCC yang dijual ke Pelindo II.

Selain itu, KPK juga harus memiliki data harga QCC yang dijual HDHM ke negara lain selain Indonesia. Setelah dokumen tersebut ada, BPK akan menghitung kerugian negara dalam kasus itu.