Said Abdullah DPR: Jangan Jadikan Orang Miskin Aset Elektoral

Pada saat covid19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial hanya Rp 234,33 triliun dan realisasinya Rp 216,59 triliun.

Padahal masa covid-19 ekonomi nasional nyaris berhenti, negara hanya membutuhkan belanja bansos sebesar Rp 216,59 triliun.

Saat ini situasi perekonomian nasional telah pulih, bahkan sejak 2022 diakui oleh dunia Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat akibat pandemi Covid-19.

“Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan Kementerian Sosial sebagai kementerian teknisnya?” tanya Said.

Sebagai Ketua Banggar DPR saya sangat prihatin, APBN yang kita bahas berbulan-bulan, kita niatkan untuk menggerakkan seluruh tujuan pembangunan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat.

Selain itu, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan eskpor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara.

“Semuanya dipotong dan sebagian anggarannya direlokasi ke bansos menjelang pemilu,” ujar Said.

Said mengharapkan APBN 2024 ini kita menjaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuannya.