Said: Seleksi PPPK 2022 Pasti Molor, Duitnya Habis untuk IKN

"Buat apa itu pendataan non-ASN dilakukan, jelang seleksi PPPK 2022. Pasti tujuannya agar ada alasan pemerintah untuk memundurkan waktu seleksi," ucapnya.

Begitu juga dengan pembentukan pansus gabungan, Said curiga masih terkait dengan upaya mengulur waktu agar dilaksanakan di tahun politik.

Dia masih ingat kondisi honorer K2 pada 2018/2019. Pemerintah merekrut CPNS 2019 dan PPPK 2019. Lucunya, seleksi PPPK 2019 belum ada regulasi pendukung.

Akibatnya setelah dinyatakan lulus PPPK 2019, honorer K2 masih harus menunggu dua tahun diangkat.

Regulasi berupa Perpres Nomor 38 Tahun 2020 serta Perpres Nomor 98 Tahun 2020 diterbitkan setahun lebih setelah 51 ribuan honorer K2 dinyatakan lulus PPPK. Lalu, pada 2021 mereka diangkat menjadi PPPK.

"PPPK 2022 akan sama nasibnya kayak 2019, malah situasinya lebih parah, apalagi masalah gaji PPPK dibebankan kepada pemda,' tuturnya.

Di lapangan, tambah Said, pemda teriak-teriak dana kosong. Dia menduga proyek seleksi PPPK ini akan dilaksanakan di tahun politik 2023/2024. Di situ pemerintah akan berbaik hati kepada rakyat untuk mendapatkan dukungan. (esy/jpnn)