Salurkan Bansos, Mensos Pastikan Tak Ada Indikasi Penyelewengan

“Di bulan pertama Covid-19, pemerintah mengaloaksikan Rp 405 triliun hingga Juni, dilanjutkan dari Juli – Desember Rp 677 triliun mencakup jaring pengaman sosial, kesehatan, insentif UMKM dan lain sebagainya,” tandas Juliari.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, bahwa penyaluran bansos sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, tetapi tetap akan dilakukan dievaluasi pelaksanaanya.

“Kami ke sini sesuai tugas dan kewenangannya DPRRi melakukan pengawasan dan mekanisme seperti apa dalam penyaluran bansos di lapangan, ” ungkap Puan.

Dengan disalurkannya BST dan bansos sembako itu, Puan berharap agar warga yang terdampak Covid-19 itu bisa mempertahankan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kendati penyaluran bansos sudah berjalan dengan baik, tetap akan melakukan evaluasi tiga bulan ke belakang, terlebih dilanjutkan hingga Desember dan semoga pemulihan ekonomi, sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial bisa efektif dirasakan manfaatnya oleh warga terdampak Covid-19,” harap Puan.

Peninjauan penyaluran bansos dilanjutkan ke Kota Tangerang Selatan, berupa sembako bantuan Presiden tahp 5 di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Menteri Sosial didampingi Wagub Banten, Andika Hazrumy; Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany; Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin; dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM), Asep Sasa Purnama

Terkait data penerima merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) karena yang paling tahu dan paham kondisi warga mana saja yang berhak menerima bansos.

“Jadi, saya kira soal data penerima bansos itu yang paling paham dan tahu adalah Pemda, termasuk warga mana yang berhak menerima bansos sembako,” ungkap Juliari.