Sambut Era Baru, Partai Golkar Pelajari Manfaat dan Risiko Crypto

“Semua pihak harus bisa melihat crypto secara komprehensif sehingga bisa melahirkan kebijakan terbaik. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan dampak negatifnya,” kata Airlangga.

Airlangga menilai sikap pemerintah yang memasukkan crypto sebagai komoditas dan bukan mata uang adalah langkah bijak yang diambil pemerintah.

“Bukan hanya berkaitan langsung dengan undang-undang soal uang dan alat transaksi, tetapi ini adalah langkah untuk mengelola sisi-sisi crypto yang bisa memberi dampak kurang baik bagi perekonomian nasional,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Balitbang Jerry Sambuaga mengatakan bahwa diskusi soal crypto kali ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tekad Golkar untuk selangkah lebih depan daripada partai lain.

Balitbang Golkar selalu memantau perkembangan terbaru di semua bidang sehingga bisa memberikan masukan yang perlu bagi para anggota Golkar yang punya posisi sebagai pengambil kebijakan.

Selain itu, menurut Jerry, diskusi Balitbang Golkar mengenai crypto ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi baik bagi internal Golkar maupun masyarakat umum mengenai fenomena baru dalam perdagangan komoditas ini.

Perdagangan setahun terakhir ini menjadi booming karena besarnya peminat. Nilai perdagangan crypto di Indonesia menurut Bappebti telah mencapai Rp 370 triliun dengan pelanggan mencapai 6,4 juta orang. Karena itu, perlu sosialisasi agar masyarakat dan pengambil kebijakan bisa mengambil posisi yang tepat dalam hal ini.

“Ada banyak keuntungan dan tentu ada potensi loss dalam perdagangan crypto. Karena itu masyarakat perlu tahu bagaimana bisa bertransaksi dengan aman dalam perdagangan crypto. Bagi pemerintah, banyak hal yang bisa dikembangkan tapi tentu pemerintah harus memastikan semua pihak dalam industri crypto mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah sebabnya pengambil kebijakan juga perlu punya visi yang sama soal crypto,” tutup Jerry. (dil/jpnn)